MENGAPA KEMISKINAN MASIH MENUMPUK DI KELURAHAN SERENGAN ?

Kemiskinan sering dianggap sebagai persoalan yang menyebar merata di suatu wilayah, seolah setiap sudut kota menanggung beban yang sama. Namun data dari Kelurahan Serengan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda. Dari 10.996 jiwa penduduk, sebanyak 4.129 jiwa (37,55%) terdata Dinas Sosial dalam kategori P1–P6 — terdiri atas 1.857 jiwa (16,89%) kategori miskin (P1–P2) dan 2.272 jiwa (20,66%) kategori rentan (P3–P6). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata dari hampir empat dari sepuluh warga Serengan yang hidup dalam kondisi ekonomi rapuh.

Yang menarik, kondisi ini tidak tersebar merata di 15 RW yang ada di kelurahan tersebut. Melalui analisis korelasi Spearman, ditemukan hubungan yang sangat kuat antara proporsi penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan proporsi warga kategori P1–P6, dengan nilai ρ = 0,893. Selain itu, ditemukan pula hubungan kuat antara proporsi kemiskinan dengan proporsi penduduk yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dengan nilai ρ = 0,707.

RW 08 menjadi contoh paling menonjol dari pola ini, dengan proporsi P1–P6 tertinggi di antara seluruh RW, yaitu 59,55%. Wilayah ini juga tercatat memiliki proporsi pendidikan rendah dan pekerja Buruh Harian Lepas tertinggi dibanding 14 RW lainnya. Kondisi serupa, meski tidak seekstrem RW 08, juga terlihat di RW 09 dan RW 12.

Pola yang terbentuk cukup jelas: wilayah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki proporsi pekerjaan tidak tetap yang tinggi pula, dan keduanya bergerak searah dengan tingkat kemiskinan antar-wilayah. Meski demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa korelasi ini menunjukkan pola keterkaitan, bukan hubungan sebab-akibat langsung.

Ketidakpastian pendapatan yang melekat pada pekerjaan Buruh Harian Lepas membuat rumah tangga rentan terhadap guncangan ekonomi, sementara keterbatasan pendidikan turut membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih stabil. Kombinasi keduanya berisiko menciptakan siklus kemiskinan yang bertahan antar generasi jika tidak ditangani secara tepat.

Temuan ini membuka peluang bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Alih-alih menerapkan program bantuan yang disamaratakan untuk seluruh kelurahan, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memprioritaskan program pelatihan kerja serta peningkatan akses pendidikan di wilayah dengan proporsi kemiskinan tertinggi, khususnya RW 08, RW 09, dan RW 12.

Pada akhirnya, kemiskinan di Serengan bukanlah persoalan tunggal, melainkan pola yang terbentuk dari interaksi antara rendahnya pendidikan dan ketidakpastian pekerjaan. Penanggulangannya perlu bergerak dari sekadar penyaluran bantuan sosial menuju penguatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta kebijakan yang disusun berdasarkan karakteristik masing-masing RW.